Jayapura,- Sejumlah organisasi yakni PMKRI Cabang Jayapura, HMI Cabang Jayapura, GMKI Cabang Jayapura, UKM Dehaling Universitas Cenderawasih, Ikatan Mahasiswa Pemuda Papua Selatan (IMPPAS), Komunitas Mahasiswa Peduli Alam Papua (KOMPAP) Sahabat Kowaki, dan Volunteer Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Peduli Masyarakat Adat Suku Awyu, Kabupaten Digoel menggelar aksi damai ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Jumat, 6/11/2023. Aksi damai yang dihadiri sekitar 50 orang pemuda dan mahasiswa ini mendesak agar DPR Papua mengawasi kinerja lembaga eksekutif.
Dalam aksi damai diawali dengan orasi oleh beberapa orang dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan statment tuntutan oleh Sarah Swabra diantara point tuntutannya adalah DPR Papua Harus menjadi lembaga independen dan lepas dari cengkraman oligarki untuk dapat mengawasi Eksekutif Untuk Memastikan Perlindungan, pengakuan dan Penghormatan Hak-hak Masyarakat Adat; DPR Papua harus mengusulkan kebijakan dan memproduksi regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat; Mendesak DPR Papua memanggil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebagai bentuk mengevaluasi terhadap kebijakan yang belum menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Masyarakat Adat Papua;
Setelah dibacakan oleh Sarah Swabra kemudian diserahkan langsung kepada Yonas Alfons Nussi, anggota Poksus DPR Papua didampingi oleh Nioluen Kotouki Anggota DPR Papua, dan Sekretaris DPR Papua Dr Juliana J Waromi SE MSi. Yonas Alfons Nussi menjelaskan ia hadir mewakili pimpinan dan anggota bersama sekretaris dewan untuk memberikan apresiasi atas gerakan pemuda-pemudi masyarakat adat yang hadir di Gedung DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi. Dirinya berjanji meneruskan aspirasi tersebut kepada dewan. (admin)
